1.100 PEMBACA

Gabungan Aktivis Sungai Penuh Minta Walikota Copot Jabatan Kabid Bina Marga PUPR

Lensainfo.id, Berita Sungai Penuh  – Aktivis Sungai Penuh, meminta Walikota Setempat untuk mencopot jabatan kabid bina marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Fadil Kasra, ST.

Beberapa aktivis dan pemerhati pembangunan Kota Sungai Penuh menilai, Kabid BM Fadil Kasra, ST tidak maksimal dalam mengemban jabatan. Hal tersebut disampaikan oleh Jon, Yudi, Dasril dan kawan-kawan selaku Aktivis Pemerhati Pembangunan dan sekaligus Mantan Konsultan, kepada awak media, senin (26/7/2021).

Pencopotan Jabatan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh, ujar para aktivis dan mantan konsultan tesebut.

Sesuai dengan laporan masyarakat dan pantauan dari beberapa awak media bahwa Kabid BM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku Pejabat Pengguna Anggaran dinilai tidak mampu bekerja secara profesional.

Alasan kita berkata seperti itu adalah bayaknya proyek di Kota Sungai Penuh terutama di bidang Bina Marga menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan di kota sungai penuh.

Banyak contoh yang akan kita beberkan, Pengawasan konsultan sangat minim dan tidak adanya papan merek bahkan pengerjaan proyek di lakukan di malam hari, bahkan adanya pengaspalan jalan pada saat hujan deras mengguyur kota sungai penuh, Ini tentu akan menurunkan kualitas jalan tersebut.

Pada persoaalan ini Seperti cangkin pembangunan jalan tersebut disinyalir tidak ada nilai ekonomi, gunanya apa disitu bisa kita duga penghamburan uang negara, Kenapa hanya sepeda motor yang bisa lewat, bahkan jambatan tersebut lebih tinggi dari kondisi jalan yang ada, terus jalan nantinya untuk apa, jembatan semewah itu bisa di katagorikan menghamburkan uang negara.

Dan juga jembatan tanjung karang, di situ bisa menjadi penghamburan uang negara. Jadi suatu jalan yang hendak dibangun harus mempunyai nilai-nilai ekonomi, apakah jalan itu melayani penduduk, mengangkut hasil bumi, hasil pertanian, atau jalan layanan tansmigrasi, semua jalannya harus ada gunanya, tutur Aktivis Sungai Penuh.

Jalan lingkar sentiong dulu sudah ada pengerasan sekarang juga abrak-abrik. Ini hasilnya jangan kan mobil atau motor naik, orang berjalan kaki juga bisa terpeleset disitu. Memang proyeknya murah dana kecil tidak sampai 200 juta, jadi dengan nilai rendah sekala kecil pekerjaannya secara teknis sudah tidak wajar apalagi proyek yang di atas itu yang tender misalnya.

Jalan itu mempunyai profil melintang dan memanjang kemiringannya, membangun jalan harus begitu, kerusakan jalan kebanyakan disebabkan oleh tidak berfungsinya drainase, sehingga terjadi genangan-genangan air, mengakibatkan jalan menjadi hancur.

Kabid bertindak sebagai wakil pemerintah dalam pembangunan artinya dia yang membelanjakan uang negara, secara hukum dia bertanggung jawab terhadap fisik maupun keuangan. (Tim)